Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malarangeng, menyatakan akan terus mengupayakan penyelesaian kisruh di internal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Dia berharap, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dapat segera menyelesaikan persoalan tersebut.
"Pak Tono Suratman (Ketua Umum KONI) masih terus intensif melakukan komunikasi dengan PSSI dan KPSI.
Pastinya kita harap secepatnya
persoalan ini selesai," ujar Andi kepada
Kompas.com, di Jakarta, Selasa (14/2/2012).
Lebih lanjut, Andi mengatakan, dalam persoalan ini harus ada keinginan bersama antara PSSI dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Dia menilai, seharusnya antara dua kubu tersebut dapat lebih mengutamakan kepentingan
nasional daripada kelompoknya.
"Kalau ada kemauan untuk mencari solusi kan pasti bisa jalan.
Kemarin waktu PSSI bertemu saya, mereka sudah menyatakan akan membuka diri untuk mengakui ISL. Dan sekarang tinggal bagaimana dari pihak lainnya yaitu KPSI menanggapi rekonsiliasi hal ini supaya bisa segera selesai melalui mediasi yang baik," tuturnya.
Ketika ditanya apakah dirinya yakin rekonsiliasi itu bisa terwujud, Andi enggan menanggapi lebih jauh.
"Yang pasti KONI akan terus mendorong agar rekonsiliasi itu bisa terwujud. Mereka sedang berusaha
untuk terus melakukan mediasi antara kedua belah pihak, karena untuk rekonsiliasi ini tentu tidak cukup hanya sekali atau dua kali bertemu," kata Andi.
Kisruh PSSI hingga saat ini tidak kunjung usai.
Sebagian besar anggota PSSI.mengajukan mosi tidak percaya.kepada Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin dan meminta segera digelar Konferensi Luar Biasa. KPSI yang menjalankan amanat anggota KPSI bahkan telah membentuk Komite
Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan untuk KLB pada 21 Maret mendatang.
Andi sebelumnya juga sempat mengatakan bahwa pemerintah tidak
mendukung langkah KLB tersebut. KLB, kata dia, tidak akan menyelesaikan persoalan, dan hanya mencari pemenang siapa yang paling kuat, bukan memutuskan mana yang benar dan salah.
"Pemerintah tidak bisa melarang adanya KLB selama sesuai dengan Statuta PSSI maupun FIFA.
Namun, pemerintah tidak menganjurkan hal itu, karena hanya membuat kita terjebak pada kondisi mengurus pengurus, bukan mengurusi sepakbola dan prestasi atlet-atletnya," kata Andi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR, pekan lalu.
©kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar