REPUBLIKA.CO. ID, JAKARTA -
Menteri Pemuda dan
Olahraga Andi Mallaranggeng
menegaskan pemerintah
tidak akan mendukung
terselenggarakannya
Konggres Luar Biasa (KLB)
PSSI karena tidak akan
menyelesaikan masalah
namun tidak bisa
melarangnya.
"Pemerintah tidak
mendukung KLB PSSI karena
tak bisa menyelesaikan
masalah karena tak bisa
memutuskan mana yang
benar dan salah sehingga
yang ada mana yang lebih
kuat," kata Menpora Andi
Mallaranggeng pada raker
dengan komisi X di Senayan
Jakarta, Selasa (7/2 ) malam.
Lebih lanjut Menpora
menegaskan pemerintah
tidak akan membantu atau
memfasilitasi pelaksanaan
KLB tersebut. Namun
Menpora menjelaskan bahwa
pemerintah berdasarkan
statuta FIFA tidak bisa
melarangnya.
"Dalam hal pembentukan
timnas, pemerintah dalam
pembentukan timnas
meminta untuk non
diskrtiminatif terkait suku,
asal klub dan sebagainya,"
kata Menpora.
Sebelumnya Menpora juga
menjelaskan soal permulaan
munculnya persoalan di PSSI.
Usai terpilihnya ketum PSSI
Djohar Arifin pada 9 Juli 2011
dalam perjalanannya ada
beberapa kebijakan pengurus
PSSI yang dianggap
kontroversi.
Antara lain soal penggantian
pengelola Liga. Kemudian
penambahan klub dari
semula 18 klub menjadi 24
klub. Selain itu soal
pemecatan empat anggora
Komisi Eksekutif dan
sebagainya.
"Masing-masing pihak
mendasarkan interpretasi
pada statuta FIFA dan PSSI.
Dalam posisi ini pemerintah
netral dan berdasar UU yang
ada," kata Menpora.
Menpora juga menjelaskan
bahwa pemerintah telah
meminta KONI lakukan
mediasi sebagaimana
diamanahkan UU. "Mediasi
sudah berjalan. Sudah ada
pertemuan-pertemuan. Kami
berharap mediasi bisa
selesai. Jika tidak, pilihannya
ke arbritrase," kata Menpora.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar