Pemain asing yang bermain di kompetisi Liga Super Indonesia atau Indonesia Super League (ISL) diberitakan terhambat dalam mengurus perpanjangan Kartu Izin Terbatas (KITAS) selama merumput di Indonesia.
Melihat kenyataan di lapangan, Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin mengaku prihatin dengan keresahan yang dikeluhkan para pemain asing yang bertanding di Indonesia Super League (ISL) karena terhambat dalam perpanjangan Kartu Ijin Terbatas atau KITAS mereka.
Menurut Djohar Arifin, masalah seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika semua pihak memahami aturan secara benar.
"Saya prihatin dengan keresahan para pemain asing yang bermain di ISL. Mereka sulit memperpanjang KITAS, karena harus mendapat surat rekomendasi dari PSSI," ungkap Djohar Arifin dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu (31/3/2012).
Persoalan perpanjangan KITAS yang menerpa para pemain asing yang bermain di ISL, juga akibat dari penolakan KPSI atas tawaran rekonsiliasi dari PSSI. "PSSI sudah menawarkan pengakuan kepada ISL. Dengan demikian, persoalan perpanjangan KITAS tidak perlu lagi menjadi masalah bagi pemain di ISL. Tetapi mereka menolak," tutur Djohar Arifin Husin.
Seperti diketahui, tawaran rekonsiliasi dari PSSI tidak mendapat respon yang baik dari klub-klub yang bermain di ISL. Dengan demikian, PSSI sebagai wakil resmi AFC dan FIFA di Indonesia, tidak bisa memberikan surat jaminan kepada pemain asing di ISL sebagai syarat mendapatkan KITAS.
KITAS merupakan ketentuan yang diatur dalam PP No.32/1994 yang diperbaharui dengan PP No.18/2005 tentang keimigrasian. Yang mana bunyi dari PP tersebut adalah "Semua orang asing termasuk para pemain asing yang berlaga di ISL wajib memiliki KITAS. Sesuai Pasal 52 Keputusan Menteri Kehakiman No. M02/1995, permohonan untuk mendapatkan KITAS harus menyertakan Surat Sponsor dan Jaminan. Kemudian Surat Keterangan Jaminan dan Status Sponsor.
Sementara itu, Direktur Media PSSI, Tommy Rusihan Arief mengatakan PSSI sulit mengeluarkan surat sponsor dan jaminan kepada pemain asing yang bermain bukan di kompetisi yang resmi di bawah naungan PSSI.
"Di sinilah letak masalahnya. PSSI tentu sulit mengeluarkan surat sponsor maupun jaminan. Karena para pemain asing ini bermain di liga illegal," tutur Tommy Rusihan Arief.
Menurut Tommy, Dirjen Imigrasi yang berhak mengeluarkan KITAS, hanya akan menerima surat sponsor dan jaminan dari PSSI. Karena tidak ada badan lain yang berhak menyelenggarakan kompetisi selain PSSI.
"Dirjen Imigrasi tentu tidak akan menerima surat jaminan dari institusi illegal. Ini aturan hukum normatif saja," tambahnya.
Kongres tahunan PSSI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 18 Maret lalu, memutuskan mengakui ISL sebagai kompetisi di bawah kontrol PSSI. Namun pengakuan ini tidak mendapat tanggapan positif, sehingga muncul masalah KITAS yang diperkirakan akan mempersulit posisi pemain asing di ISL.
"Ya, pada akhirnya semua pemain asing di ISL terpaksa harus dideportasi karena tidak memiliki KITAS. Ini sangat disayangkan, karena pada akhirnya pemain yang harus menjadi korban. Padahal para pemain asing ini merupakan asset penting dalam kompetisi liga professional Indonesia," jelas Tommy.
Dihubungi terpisah, Johannes Auri, mantan pemain nasional PSSI sangat menyesalkan sikap ISL yang akhirnya merugikan para pemain asingnya itu.
"Mau tidak mau para pemain asing yang KITASnya sudah overdue, mereka akan dikategorikan overstay, jika tidak memperpanjangnya harus diusir keluar dari Indonesia," jelasnya.
Ditambahkannya dengan melihat sandungan yang semakin banyak yang dihadapi ISL akhir-akhir ini, dia yakin ISL akan balik kandang ke PSSI. "Tunggu sajalah," kata bek kiri Timnas era 70-an itu.
@tribunnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar