PSSI memberikan keleluasaan kepada perwakilan AFC yang tergabung dalam tim Task Force. Tim yang terdiri empat orang petinggi AFC tersebut, bertugas mencari solusi konflik di persepakbolaan Indonesia.
Keempat petinggi AFC yang tergabung dalam tim Task Force yaitu Wakil Presiden AFC HRH Pangeran Abdullah lbni Sultan Ahmad Shah, anggota Komite Eksekutif FIFA dan AFC Dato Worawi Makudi. Sedangkan dua lainnya adalah, Sekjen AFC Dato Alex Soosay, dan Kepala Asosiasi Anggota dan Hubungan lnternational AFC James Johnson.
Keempat orang tersebut diberi mandat oleh FIFA, untuk sesegera mungkin membantu PSSI menyelesaikan permasalahan di persepakbolaan Tanah Air. Hal ini juga terkait dengan dikabulkannya permintaan PSSI oleh FIFA, agar masa tenggat penyelesaian konflik diperpanjang sampai 15 Juni kedepan.
Oleh karena itu, PSSI berjanji tidak akan ikut campur soal apa solusi yang akan dikedepankan tim Task Force untuk menyelesaian konflik yang ada. Federasi tertinggi sepak bola Indonesia menyerahkan segala cara kepada keempat petinggi AFC tersebut, untuk mencari solusi-solusi terbaik bagi kedua belah pihak yang selama ini berseteru.
"Soal kerja mereka di sini, kita tidak boleh mengatur apa yang akan mereka lakukan di sini. Mereka punya agenda sendiri-sendiri dan PSSI di sini hanya menyiapkan fasilitas apa yang mereka perlukan. Sementara kerja mereka sendiri harus independen," ungkap ketua tim rekonsiliasi PSSI, Benhard Limbong, saat dihubungi wartawan.
Menurut pria yang juga menjabat ketua Komisi Disiplin (Komdis) PSSI tersebut, tidak ada persiapan kusus dalam menyambut kedatangan tim Task Force. Limbong pun menerangkan, jika PSSI tidak ingin dianggap mengganggu kerja tim Task Force dalam mencari solusi terbaik bagi konflik yang terjadi di persepakbolaan Indonesia.
"Sebenarnya tidak ada persiapan, nanti kalo kami over dalam menyambut mereka, nanti kami dikira kami mempengaruhi kedatangan tim Task Force tersebut. Mereka itu datang atas misi dari FIFA, bukan misi dari PSSI," papar Limbong.
"Tentu kami dari PSSI berterima kasih dengan adanya tim Task Force. Task Force itu untuk melihat legalitas, dan akan ada perlambatan legalitas. Tapi kami tetap mendukung itu, karena itu juga akan membantu PSSI jika tidak bisa selesaikan konflik sampai batas waktu 15 Juni," sambungnya.
(Decky Irawan Jasri/Koran SI/fit)
@okezone
Tidak ada komentar:
Posting Komentar